Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Balai Bahasa Kalsel

BANJARBARU – Balai Bahasa Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi bagi ASN dan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK), Kamis, 20 Juni 2019. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Tuntung Pandang ini diikuti oleh Kepala LPMP Kalsel, Drs. Nuryanto, M.Pd., Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Arkeologi Kalsel, Normalina, S.Sos., perwakilan dari BP-PAUD dan Dikmas Kalsel, dan seluruh karyawan Balai Bahasa Kalimantan Selatan.

Narasumber kegiatan adalah Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Drs. M. Abdul Khak, M.Hum. dan Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Nurjadi, M.Si.

Dalam laporannya, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Selatan, Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini adalah bagian dari pembinaan ASN di lingkungan Balai Bahasa Kalimantan Selatan agar mendapatkan pemahaman yang benar mengenai reformasi birokrasi sehingga dapat memikul tanggung jawab bersama-sama untuk menerapkannya.

Dalam paparannya tentang Reformasi Birokrasi bagi ASN, Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Drs. M. Abdul Khak, M.Hum. menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan publik yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk program dan kegiatan yang sifatnya substantif, melainkan juga dalam bentuk pelayanan fisik saat ada masyarakat yang berkunjung dan meminta informasi.

Sementara itu, Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Nurjadi, M.Si. dalam paparannya mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi dan Zona Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi adalah kebutuhan semua orang, bukan kebutuhan pimpinan atau orang-orang tertentu saja. Nurjadi mengemukakan bahwa seluruh pegawai harus mempunyai persepsi yang sama tentang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi  harus dibangun dengan persepsi dan komitmen yang sama. Di samping itu, perlu adanya keterlibatan seluruh pegawai dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi, ujarnya.

(edwin)